Bekas Menteri Kesehatan Bantah Terlibat Kasus Korupsi Alkes

Bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari telah memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siti diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga (Unair) tahun 2010.

Siti mengaku hanya dimintai keterangan mengenai tugas-tugasnya saat menjadi menteri. Namun dia merasa tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Menurutnya, kasus pengadaan alkes di Rumah Sakit Unair itu adalah proyek dari mantan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih yang telah wafat.

"Aku gak tau, wong itu proyeknya bu Endang, hanya ditanya tugas-tugas menteri itu apa. Karena bu Endang sudah meninggal maka mereka membutuhkan keterangan-keterangan," kata Siti di kantor KPK, Senin (7/3).

Siti baru datang ke KPK setelah KPK melayangkan panggilan ketiga. Namun dia menolak jika disebut mangkir. "Enggak, enggak, aku pamit tapi gak sampai pamitku," ucapnya.

Dia juga mengaku tidak mengenal tersangka dalam kasus tersebut yakni Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara Mintarsih. Siti hanya mengenal Bambang Giatno yang pernah menjadi Kepala Pemngembangan dan Pemberdayaan Sumber dDaya Manusia Kemenkes.

"Gak (Mintarsih) aku gak kenal. Cuma yang satunya aku kenal bekas Eselon I," kata Siti.

Mintarsih dan Bambang diduga menyalahgunakan wewenangnya dan memperkaya diri sendiri. Keduanya dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini mencuat setelah ada laporan pengaduan dari masyarakat. Setelah menyelidiki dan menemukan dua alat bukyi, KPK menetapkan keduanya menjadi tersangka.

Siti Fadlilah juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa pada Depkes tahun 2005. 

 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160307183918-12-115936/bekas-menteri-kesehatan-bantah-terlibat-kasus-korupsi-alkes/

Segera! Tangsel Tambah Jumlah RSU

Rencananya, tahun 2018 Kota Tangsel bakal menambah Rumah Sakit Umum (RSU). Penambahan RSU ini demi menjawab keluhan masyarakat yang lokasinya jauh dari RSU Kota Tangsel, Pamulang.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Suharno, mengatakan rencana penambahan fasilitas kesehatan ini untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. “Masyarakat banyak yang mengeluhkan jauhnya RSU yang sekarang (Pamulang-red),” ungkapnya saat peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 di Pondok Cabe.

Menurutnya, warga yang berdomisili di wilayah Pondok Aren dan Ciputat Timur meminta agar Pemkot menyediakan RSU di dekat dua wilayah tersebut. Akhirnya, diputuskan Puskesmas Pondok Betung, Pondok Aren dijadikan lokasi RSU. “Bu Wali (Airin Rachmi Diany-red) sangat merespon rencana ini,” katanya.

Kata dia, untuk mewujudkan pembangunan RSU, saat ini pihaknya sudah mengajukan anggaran untuk pembuatan Detail Engeneering Design (DED) di APBD 2016. Kemudian, di tahun berikutnya mulai pembangunan fisik. “Kita berkoordinasi dengan Dinas Tata Kota Bangunan dan untuk pembangunannya. Kemungkinan proyek multi years.”

Sedangkan, alasan dipilihnya Puskesmas Pondok Betung untuk lokasi RSU, kata Suharno, karena luas lahan sudah memenuhi persyaratan. Lahannya lebih luas ketimbang puskesmas yang lain. Kemudian, aksesnya diperbatasan dengan Jakarta Selatan. “Sehingga, warga yang berdomisili Pondok Aren dan Ciputat Timur tidak perlu jauh-jauh ke Pamulang,” katanya.

Kata dia, alasan lainnya, Puskesmas Pondok Betung sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Penerapan teknologi SIMPUS ini merupakan yang pertama di Indonesia. “Dengan sistem ini mempermudah masyarakat dalam memberikan pelayanan di RSU yang baru,” ucap dia.

http://www.radarbanten.co.id/segera-tangsel-tambah-jumlah-rsu/

Bangun RS Tipe C, Pemkot Anggarkan Rp 50 Miliar

"Masyarakat banyak yang butuh pelayanan kesehatan, dan kadang tidak dapat tertampung oleh rumah sakit yang ada. Masyarakat Kota Serang kan sekitar 600.000, sementara rasionya satu tempat tidur itu 1.000 penduduk. Kalau penduduk Kota Serang 600.000 berarti minimal kami harus punya 600 tempat tidur, rasionya seperti itu untuk pelayanan kesehatan," tuturnya. 

Untuk persiapan tenaga medis setelah RSUD terbangun, kata Toyalis, itu akan dibicarakan lagi dengan pimpinan dan BKD. "Sebenarnya perda rumah sakit sebelumnya sudah berjalan cuma dipending, karena gedungnya belum ada, perda itu diajukannya sekitar 2014," ujar Toyalis. 

Ia menuturkan, menurut Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, untuk tipe C minimal harus ada sembilan dokter umum, dua dokter gigi, dan yang harus ada medis spesialisnya empat yaitu dokter spesialis bedah, penyakit dalam, anak dan kebidanan. Kemudian ada spesialis penunjang misalnya spesialis annastesi, dokter klinik gigi. Untuk perawat tiga tempat tidur minimal dua perawat, jadi kalau nanti rumah sakitnya dibangun dengan 100 bed, perawatnya sekitar 60 orang minimal, itu perawat dan bidan. 

"Selain itu, di antaranya harus ada tenaga farmasi apoteker, ahli gizi, bagian terapi fisik, rekam medis, pengelola limbah, petugas kamar jenazah. Nanti perekrutannya dibahas lagi, kalau tidak nanti dengan tenaga honor minimal, nanti juga mungkin dapat diperbantukan dulu dari puskesmas, atau nanti harus merekrut, itu kebijakan nanti pimpinan daerah. Jadi mungkin tahun depan dibahas lagi," kata Toyalis. 

http://www.kabar-banten.com/site/index/serang/bangun-rs-tipe-c-pemkot-anggarkan-rp-50-miliar-442.html

Beri Info Kesehatan, Depkes Saudi Bakal SMS 2 Juta Jamaah Haji

DEPARTEMEN Kesehatan Arab Saudi akan mengirimkan 2 juta Short Message Service (SMS) ke ponsel jamaah haji, sebagai upaya memberikan pendidikan kesehatan selama haji. Kampanye ini bertajuk “Bersama-sama untuk haji Sehat”.

SMS akan berisi informasi untuk menjaga kesehatan selama mereka tinggal di kota-kota suci Makkah dan Madinah. 

Juru bicara Depkes Saudi mengatakan kepada Arab News, Rabu (17/8/2016), bahwa kementerian telah meluncurkan kampanye sehat  memanfaatkan semua saluran media untuk jutaan haji dari seluruh dunia. Kementerian juga telah mencetak lebih dari 500.000 brosur dalam 10 bahasa.

“Brosur menguraikan pedoman untuk mencegah penyebaran infeksi di antara para jamaah dan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan,” ungkap jubir tersebut.

Selain brosur tersebut, kementerian juga akan mendistribusikan selebaran yang berisi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mereka tinggal di kota suci.

“Selebaran ini berisi gambar yang dapat dipahami oleh semua jamaah,” tambahnya. 

https://www.islampos.com/beri-info-kesehatan-depkes-saudi-bakal-sms-2-juta-jamaah-haji-297998/

Listrik dan Akses Transpotasi Jadi Tantangan Peningkatan Kesehatan di Daerah Terpencil dan Kepulauan

Kesehatan membutuhkan dukungan sektor lain, tidak dapat berdiri sendiri. Listrik dan alat transportasi, menjadi salah satunya. Kebutuhan akan aspek ini akan sangat terasa di wilayah terpencil dan kepulauan, terutama saat ditemukan kasus yang membutuhkan tindakan rujukan segera.

Tahun ini, kami mendapatkan kasus asfiksia berat pada bayi yang harus dirujuk ke Bengkulu karena fasilitas di Enggano kurang memadai. Pada kasus rujukan seperti ini, akses transpotasi menjadi tantangan besar bagi kami, tutur Wahyu Manggala Putra (L, 24 tahun), tenaga kesehatan masyarakat, salah satu anggota Tim Nusantara Sehat yang ditempatkan di Pulau Enggano, Bengkulu, saat dihubungi Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, Selasa (16/8).

Sebagai informasi, asfiksia adalah kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur sehingga menimbulkan gangguan metabolisme pada tubuh bayi, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Selain itu, keterbatasan listrik di wilayah Enggano juga menjadikan alat inkubator yang ada di Puskesmas nyaris tidak bisa digunakan. Selain itu, layanan USG untuk ibu hamil saat tiba Tim RS Bergerak juga terkendala oleh hal yang sama.

Puskesmas Enggano menjadi satu-satunya Puskesmas kepulauan di Kabupaten Bengkulu Utara dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Terltak di Kecamatan enggani, lebih kurang 250 KM dari ibukota Kabupaten Bengkulu Utara, atau sekitar 16 KM dari Ibu kota Provinsi Bengkulu. Hal inilah yang menjadikan Pulau Enggano masuk ke dalam kategori daerah kepulauan dan sangat terpencil. Pulau ini dapat dicapai menggunakan alat transportasi kapal feri dan kapal perintis dengan rute Kota Bengkulu- Pulau Enggano dengan waktu tempuh lebih kurang 12 jam. Alternatif lainnya adalah pesawat terbang perintis dengan kapasitas 12 orang terbang dua kali setiap minggu dengan waktu tempuh sekira 45 menit.

http://www.depkes.go.id/article/view/16081800007/listrik-dan-akses-transpotasi-jadi-tantangan-peningkatan-kesehatan-di-daerah-terpencil-dan-kepulauan.html

Inilah Tahapan Proses Pengadaan CPNS dari PTT Pusat Kemenkes di Lingkungan Pemda

Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait pengangkatan bidan, dokter, dan dokter gigi pegawai tidak tetap (PTT) untuk ditempatkan di daerah yang membutuhkan, utamanya di daerah terpencil.

Sejak Januari 2015, Kementerian Kesehatan RI telah mengajukan permohonan kepada Kemenpan-RB agar dokter, dokter gigi, dan bidan  PTT yang masih aktif bertugas untuk dapat diangkat secara langsung menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pada September 2015, surat ketiga dari Kementerian Kesehatan yang dikirimkan kepada KemenPAN-RB menyusul dua surat sebelumnya tentang pengangkatan  dokter, dokter gigi, dan bidan PTT sebagai CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah (Pemda).

Kementerian Kesehatan telah mengusulkan data keberadaan PTT per September 2015 kepada KemenPAN-RB sejumlah 45.133 orang, terang Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI, drg. Murti Utami, MPH, dalam surat elektronik yang diterima Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, Senin (2/5).

Terkait hal tersebut, Kemenkes telah melakukan langkah-langkah diantaranya: Melakukan sosialisasi pengadaan CPNS Daerah dari PTT Pusat Kementerian Kesehatan di tiga regional; Membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pengadaan PNS di Lingkungan Pemda dari PTT Pusat Kemenkes; dan Membuat keputusan bersama dengan Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemendikbud, dan BKN tentang Pengadaan PNS di Lingkungan Pemda dari PTT Pusat Kemenkes.

Selanjutnya, langkah-langkah tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Tahapan Pengadaan yang tercantum dalam surat edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes tanggal 16 Maret 2016 tentang Tindak Lanjut Pengadaan PNS di Lingkungan Pemda dari PTT Pusat Kemenkes, yakni:

1. Pendaftaran seleksi secara on-line di website pendaftaran CPNS Daerah dari PTT Pusat Kemenkes (cpnsd.ptt.kemkes.go.id) pada minggu pertama bulan Juni tahun 2016.
2. Pengiriman berkas pelamar yang terdiri dari fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto 46 dengan latar belakang warna merah dan fotokopi SK Pengangkatan PTT melalui PO BOX pada minggu pertama dan bulan kedua Juni tahun 2016.
3. Seleksi administrasi berkas pelamar akan dilaksanakan oleh Kemenkes RI dan BKN pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat bulan Juni tahun 2016.
4. Pencetakan Kartu Peserta Ujian oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kartu peserta ujian akan dicetak oleh masing-masing pelamar yang lulus seleksi administrasi. Legalisasi kartu ujian akan dilakukan 2 jam sebelum pelaksanaan ujian.
5. Pelaksanaan ujian seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) akan dimulai serentak di masing-masing Ibukota Provinsi pada minggu kedua Juli 2016.

Pengadaan PNS di lingkungan Pemda dari PTT Pusat Kemenkes ini bebas dari biaya. Laporkan bila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan yang meminta biaya atas pengadaan tersebut, tandas drg. Murti Utami.

http://www.depkes.go.id/article/view/16051000003/inilah-tahapan-proses-pengadaan-cpns-dari-ptt-pusat-kemenkes-di-lingkungan-pemda.html